Presiden Jokowi makan bersama Bupati Kampar Jefry Noer.

Sabtu, 17 Oktober 2015 - 09:57 WIB 545630000

Siapa Sangka, Ternyata Jokowi Lebih Kejam Dibanding Zaman Soeharto, Ini Faktanya

Share ke BBM

Riau Book - Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang dirilis pemerintah pada Kamis (15/10/2015). Namun kebijakan itu ditolak oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) karena dianggap merugikan buruh.

Dalam paket tersebut, perhitungan kenaikan upah buruh menggunakan skema nilai inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi (PDB).

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, dengan skema perhitungan itu maka peran buruh menjadi dihilangkan dalam penyusunan Upah minimum melalui Komponen Hidup Layak (KHL).

Tak segan, KSPI pun menyebut pemerintahan Jokowi lebih kejam daripada Orde Baru. (Baca juga Berita Terpopuler Tentang Presiden Jokowi yang sangar)

"Jadi enggak ada lagi peran serikat buruh. Pak Harto saja tidak sekejam itu nah pemerintah hari ini terlalu berani (kepada buruh) ," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Zaman Pak Harto yang otoriter, kata dia, buruh dilibatkan dalam penentuan upah minimum. Skemanya menggunakan KHN yaitu Kehidupan Hidup Minimum, sekarang jadi KHL kebutuhan hidup layak.

"Ini pemerintahan sekarang lebih kejam daripada Orde Baru dalam konteks upah buruh," ucap Said. (Baca: Siapa yang sangka ternyata Jokowi masuk dalam muslim paling berpengaruh di dunia)

Selain alasan itu, buruh menolak skema baru penetapan UMP oleh pemerintah itu lantaran upah dasar Indonesia masih rendah. (Baca: Kebijakan Jokowi untuk BBM)

Sementara di beberapa negara, ucap dia, upahnya justru sudah sangat tinggi misalnya di Thailand Rp 3,4 juta, Filipina Rp 3,6, Malaysia Rp 3,2 juta, dan Singapura sudah Rp 10 juta. Sementara di Jakarta Rp 2,7 juta.

Alasan terakhir penolakan paket kebijakan mengenai upah itu karena dinilai melanggar konstitusi. (kompas)

Share ke BBM

100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Jefry Noer Ingatkan KKPE Bukan Dana Hibah

Sabtu, 17 Oktober 2015 - 09:44 WIB

Sah, APBD Perubahan Rohil Rp2,7 Triliun

Rabu, 14 Oktober 2015 - 21:04 WIB

Bahagianya, Siak Memasuki Usia "Remaja" 16 Tahun

Senin, 12 Oktober 2015 - 13:33 WIB

Inilah satu Penyebab Krisis Listrik Riau

Kamis, 08 Oktober 2015 - 01:02 WIB

Selamat Ulang Tahun Rohil, Hadiahnya Kabut Asap

Minggu, 04 Oktober 2015 - 23:17 WIB

Bupati Kampar Jefry Noer Selalu Terbuka untuk Wartawan

Jumat, 02 Oktober 2015 - 20:41 WIB

Wow, Malaysia Siap Bayar Rp10 Miliar Untuk RTMPE Kampar

Jumat, 02 Oktober 2015 - 17:58 WIB

PLN Riau"Pilih Kasih" Padamkan Listrik, Mengapa?

Jumat, 02 Oktober 2015 - 07:37 WIB

Siapa Sekda Inhil Mendatang, Ini Bocorannya

Kamis, 01 Oktober 2015 - 09:31 WIB

Sudah 99 Persen, Tinggal 6 Desa Rohul Belum Terima Dana Desa

Selasa, 22 September 2015 - 01:35 WIB

Wow... Rp11 Miliar untuk 114 Desa di Pelalawan

Selasa, 22 September 2015 - 01:14 WIB

PNS Kuansing Nambah 300 Orang Lagi

Senin, 21 September 2015 - 23:19 WIB

Ayo... Warga Inhil Segera Miliki KTP Elektronik

Minggu, 20 September 2015 - 09:49 WIB