Indonesia sebagai Negara dengan sumber daya alam terbesar di Dunia tentu sangat patut disyukuri bagi masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia ini. Kekayaan yang melimpah ruah ini bila dikelola dengan baik dan dikelola oleh bangsanya sendiri tentu ini merupakan suatu keuntungan besar untuk dimanfaatkan sebagai pendapatan negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 telah dijelaskan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi negara Indonesia ini harus dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Betapa hebatnya para pendiri bangsa sebelum era reformasi ini memikirkan nasib bangsanya kedepan agar kekayaan alam bangsa ini harus dikelola oleh bangsanya sendiri.

Kekayaan alam jika mampu dimanfaatkan oleh Negara Indonesia tentu ini suatu anugrah, namun jika tak mampu dikelola sendiri dan malahan dikelola oleh bangsa asing yang ingin menguras kekayaan bangsa lain tentu kekayaan alam ini adalah bentuk kutukkan.

Kurang lebih 50 Tahun kebelakangan ini, semenjak era orde Baru banyak Negara-negara Asing melalukan Invenstasi ke Negara Indonesia ini dengan dalih membuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia, menambah pendapatan negara melalui pajak dan sebagainya, namun perlu diketahui mulai dari dari hingga kini Indonesia telah terjajah secara tidak langsung terutama sektor-sektor aset bangsa dan perekonomiannya.

Dan inilah kutukkan bagi negara yang tak mampu memanfaatkan kekayaan bangsa nya namun dimanfaatkan oleh bangsa asing untuk kepentingan dirinya sendirinya tanpa mempedulikan lingkungan sekitarnya.

Dewasa ini Pemerintah sebagai organisasi yang di percaya menjalankan roda Negara ini tentu harus senantiasa berpihak kepada rakyat dan negara sendiri, namun Pemerintahan hari lebih berpihak kepada modal asing dan NKRI dijadikan ladang pendapatan untuk bangsa asing.

Pada awal tahun 2017, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemertintah No 1 Tahun 2017 atas perubahan PP No 23 tahun 2010 tentang pelakasanaan kegiatan usaha pertambangan minerba dan batuba, dan ditambah lagi terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral nomor 5 tahun 2017 dan Peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 6 tahun 2017 telah menyimpangi berbagai ketentuan dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba dan putusan Mahkama Konstitusi nomor 10/PUU-VII/2014 yang pada pokoknya mewajibkan perusahaan pertambangan pemegang izin/kontrak mineral melakukan kegiatan pengelolahan dan pemurnian didalam negeri sejak 2014 lalu.

Namun keduan permen ini memberikan kelonggaran kepada pemegang IUP dan Perusahaan Kontrak Karya yang mengubah perusahaan menjadi IUPK yang dapat melakukan ekspor mineral yang belum diolah dan di murnikan didalam negeri. Selain itu perubahan bentuk pengusahaan dari Kontrak Karya menjadi IUPK ( Izin Usahan Pertambangan Khusus ) ini pun mengandung persoalan hukum besar karena tidak mengikuti skema pemberian IUPK yang ada dalam uu minerba.

Dengan demikian menurut saya telah terjadi pengabaian atas UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UU Minerba, UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukkan peraturan perundang-undangan atas terbitnya kedua peraturan menteri tersebut. Tidak hanya itu, pembentukkan permen ini pun berpotensi melawan hukum oleh penguasa, yaitu adanya upaya pelanggaran hukum secara terbuka oleh pemerintah padahal pemerintah memahami UU minerba yang mewajibkan pengelolaan dan pemurnian didalam negeri.

Pemerintah kembali lagi menunjukkan disorientasi dalam menjalankan roda Negara ini yang seharusnya orientasi kepada keberpihakkan pada kesejahteraan dengan kekayaan alam yang saat ini dimiliki. Tentunya dengan PP No 1 tahun 2017 dan Permen No 5 dan 6 tahun 2017 ini menguntungkan perusahaan asing yang mengelolaan kekayaan alam Indonesia ini dengan seenaknya melakukan ekspor hasil konsentrat tanpa melakukan pemurnian dan pengeloalan di dalam negeri ini. Lagi-lagi pemerintah memberikan "pil pahit" untuk negeri ini, yang sebelumnya melakukan kebijakan kenaikkan harga BBM, Listrik hingga Pajak kendaraan. (RB/Yopi)

Penulis adalah Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Riau: Aditya Putera Gumesa

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau