Riau Book - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap para pengusaha dan perusahaan menghindari memberi apapun kepada penyelenggara negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena itu bisa berakibat gratifikasi.

Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Deklarasi Anti Korupsi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Riau di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu (9/11/2016).

"Kami juga minta pengusaha untuk tidak memberikan apapun kepada para pejabat," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan untuk menghindari tindakan koruptif, suap serta gratifikasi maka harus dibuat standar pelayanan prosedur yang jelas.

"Pelayanan publik yang tidak memiliki standar yang jelas bisa menyebabkan tindakan koruptif dan gratifikasi," kata Andi Rachman.

Transparansi pelayanan publik menjadi hal yang penting dalam menghindarkan gratifikasi. Kalau dalam pengurusan apapun memang membutuhkan biaya, maka dicantumkan saja biaya yang harus dikeluarkan.

Diharapkan dengan hal seperti ini akan menghindarkan kebiasaan memberi sesuatu kepada pejabat atau PNS setelah selesai dalam suatu urusan, yang bisa berakibat gratifikasi. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau