Riau Book - Jalur transportasi darat memang masih menjadi masalah utama di Indragiri Hilir (Inhil). Seperti masih banyaknya desa yang hanya dapat ditempuh melalui jalur air, sehingga biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal dan tentu berimbas pada perekonomian.

Untuk itulah, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H M Wardan, mengatakan bahwa Pemkab Inhil kedepan menargetkan dapat membuka isolasi ini.

"Ini yang menjadi pemikiran saya. Untuk itulah kita harus punya target, minimal dengan 2 tahun periode kepemimpinan saya ke depan ini dapat terwujud. Paling tidak bagaimana isolasinya dapat dibuka dulu," tegasnya.

Diakuinya, dengan kondisi geografis Inhil yang sedemikian rupa ditambah lagi APBD yang sulit dimulai tahun ini, tentu hal ini bukanlah mudah. Tapi diyakininya dengan sinergitas ditambah bantuan masyarakat di segala lini tentu hal itu dapat dicapai.

"Salah satunya melalui program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ, red) yang kita miliki. Bagaimana desa juga memprioritaskan pembangunan jalan penghubung antar desa. Paling tidak, jalan ke kecamatan. Nah kita, dengan APBD yang ada berusaha pula menghubungkan antar kecamatan tersebut," pungkasnya.

Menurut pantauan, kondisi Inhil yang mayoritas bertekstur rawa memang diakui membuat pelaksanaan target tersebut cukup berat. Belum lagi APBD Inhil yang termasuk kecil disamping luas wilayahnya yang besar, tentu hal ini menambah beban tersebut.

Walau begitu, tak dapat pula dibantah bahwa kini sudah semakin panjang jalan-jalan yang sudah layak dilalui padahal telah bertahun-tahun menanti sentuhan pembangunan. Pemkab Inhil sendiri, saat ini juga terus gencar melobi Pemerintah Provinsi dan Pusat agar dapat menganggarkan perbaikan jalan tersebut.

Hal ini penting, sebagaimana yang dipaparkan Plt. Kepala Dinas Bina Marga Inhil, Illyanto Djamal, beberapa waktu lalu, bahwa sebagian besar jaln utama yang kondisinya kini memprihatinkan tersebut merupakan kewenangan mereka.

"Disamping data yang ada, saya juga telah memantau langsung jalan-jalan tersebut. Dan memang, mayoritas jalan yang rusak parah itu kewenangan provinsi dan pusat. Inilah yang terus kita upayakan, bagaimana mereka dapat memperhatikan jalan kita ini," katanya. (ADV/HUMAS).

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau