Riau Book- Negara Indonesia bukan lagi negara yang sehat, negara Indonesia saat ini adalah negara berpenyakit. Mengapa demikian? Sekian lama permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini tidak pernah berubah yaitu ASAP, di mana sudah memasuki usianya yang ke 19 tahun.

Setiap tahun hanya masalah asap, korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi pada bangsa yang kaya akan Sumber Daya Alam ini. Berganti pemimpin tidak serta merta menjadikan Indonesia lebih baik. Tidak ada sama sekali yang berubah pada bangsa ini, masih tetap miskin dan malang. Orang miskin tidak bisa bersekolah sebaliknya yang kaya bisa bersekolah, orang miskin dihukum karena kesalahan yang kecil tapi orang kaya dibebaskan walaupun membuat kesalahan yang sudah jelas merugikan negara.

Apakah yang salah dengan Negara ini? Apa yang sedang dialami oleh bangsaku? Mengapa negeriku seperti ini?

Setiap pemimpin negara ini memiliki tanggung jawab moral dan kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah negeri ini. Mulai dari yang terkecil hingga masalah terbesar yang salah satunya adalah masalah asap.

Jokowi sudah berjanji kepada masyarakat ini untuk menuntaskan permasalahan yang bagi setiap orang ibarat kotoran yang harus dimuntahkan saat ini juga. Sudah jelas permasalahan asap ini sangat merugikan Indonesia, mulai dari kerugian materi, rakyat Indonesia yang tertangkap karena membakar hutan yang seharusnya tanggung jawab perusahaan asing.

Banyaknya rakyat terkena penyakit ISPA, terganggunya proses belajar mengajar, melemahnya fungsi otak akibat dari kabut asap dan banyak lagi kerugian di semua aspek kehidupan. Janji semestinya tidak sekedar janji karena Jokowi telah mengorbankan janjinya kepada bangsa ini untuk melindungi dan memastikan bahwa tidak akan terjadi kabut asap lagi khususnya di Riau. Janji adalah hutang yang harus segera dilunasi dan sudah merupakan tanggung jawab Pak Jokowi selaku kepala Negara di negeri ini.

Penanganan dan penyelesaian kasus asap ini harus dilakukan oleh semua pihak, salah satunya adalah Kepala Kepolisian RI bekerja sama dengan Kepala Kepolisian di masing-masing daerah rawan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Indonesia.

Kapolri harus menindak tegas dan memberi keputusan terbaik dengan mencabut izin perusahaan-perusahaan terkait pembakaran hutan dan lahan dan meminta perusahaan asing untuk segera angkat kaki dari Negara Indonesia, bukan malah melakukan tindakan SP3 seperti saat ini. Banyak pihak yang dirugikan dari keputusan tersebut,terutama rakyat yang seharusnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab atas masalah Karlahut ini.

Kedatangan Kapolri ke Riau hendaknya memberikan solusi atau penyelesaian yang menguntungkan Negara Indonesia, khususnya Riau yang nyatanya telah 19 tahun menghirup udara kotor dan harus menerima ketidaknyamanan ini selama bertahun-tahun.

Kapolri juga harus mengajak dan mengingatkan kepada masing-masing Kepolisian setiap daerah se-Indonesia untuk lebih tegas dengan perusahaan-perusahaan asing yang sangat merugikan Negara dan menjadi penjajah di negeri kita yang katanya sudah merdeka ini.

Hal ini akan sejalan dengan perintah Presiden RI saat mengangkat Tito Karnavian untuk melakukan reformasi Kapolri untuk Indonesia. Kapolri bersama Kapolda dan Danrem harus segera membentuk tim untuk mengusut tuntas mengenai SP3 15 perusahaan Pembakar hutan dan lahan gambut Riau, apalagi keputusan SP3 ini tanpa sepengetahuan publik.

Saat ini ISPU di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru sudah berstatus SEDANG! Sementara sudah sebanyak 300 KK telah diungsikan di Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu akibat asap dan Karhutla, maka sudah saatnya semua pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini bertindak cepat dan melakukan tindakan terbaik sesuai fungsinya masing-masing.

Penulis adalah Sekertaris Kementerian Sosial dan Politik BEM Universitas Riau: Siti Hajarwan Halimah

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau