Riau Book-Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengatakan saat ini terdapat 10 ribu PNS fiktif, dan setengahnya berasal dari TNI Polri. Hal ini dikatakan Kepala BKN Bima Haria Wibisana melalui hasil elektronik-pendaftaran ulang PNS (e-PUPNS) memperlihatkan demikian, masih ada sekitar 10 ribu PNS yang diduga fiktif. Kondisi tersebut jelas merugikan keuangan negara. Sebab kebanyakan dari mereka diketahui sudah bekerja cukup lama, bahkan sudah ada yang sampai 20 tahun.

"Tadinya 97 ribu, kita verifikasi lagi sisa 74 ribu, kita verifikasi lagi 52 ribu, terus kita verifikasi, turun jadi 25 ribu, dan sekarang sisa 10 ribu. Yang 10 ribu ini berkali-kali kita verifikasi tetap mentok," beber Bima.

Kendati tidak jelas identitasnya, namun Bima belum bisa memastikan apakah 10 ribu PNS ini benar fiktif atau tidak. Sebab dari jumlah tersebut, 4.500 diantaranya bekerja di lingkungan TNI-Polri.

BKN tidak punya akses untuk melakukan perbandingan data dengan ASABRI, selaku pihak yang mengelola pembayaran gaji PNS di institusi TNI-Polri. Selain itu, mereka tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.

BKN cukup kesulitan ketika harus melakukan verifikasi faktual satu per satu. "Karenanya kami masih meminta Menteri Pertahanan dan TNI-Polri untuk memverifikasi yang 4.500 itu, karena BKN tidak punya akses data ke sana," ujarnya seperti dilansir dari sindonews.com

Sementara untuk 5.500 PNS lain yang belum melakukan e-PUPS nantinya akan dikelompokkan menjadi dua bagian, PNS pemerintah pusat dan PNS pemerintah daerah.

Data PNS yang misterius ini akan diserahkan ke masing-masing pembina kepegawaiannya untuk dipastikan lagi kebenaran status kepegawaiannya.

"Kalau memang benar ada silahkan laporkan kami. Bisa saja di daerah terpencil, dia tidak punya akses sama sekali untuk e-PUPS, tapi benar orangnya ada dan masih bekerja. Sementara kalau benar tidak jelas, akan kami hapus dari data base kepegawaian," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti menambahkan, tahun ini BKN membuka sembilan UPT. Yakni di Semarang, menyusul kemudian di Serang, Kendari, Jambi, Mataram, Gorontalo, Lampung, Padang, dan Bengkulu.

Fungsi utama UPT BKN adalah menyediakan sarana pelaksanaan rekrutmen CPNS, seleksi dalam jabatan, pemetaan kompetensi, dan seleksi ujian ikatan dinas melalui computer assisted test (CAT BKN).

UPT BKN juga menyediakan fasilitas assessment center yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti talent pool jabatan pimpinan tinggi.(ria)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau